1952 Kali

SAMARINDA, KOMINFONEWS- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Dr Aji Syarif Hidayatullah yang di wakili Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi (PPI) Euis Eka Aprilyani mengatakan, Kelurahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. 

Tentu saja dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintelektual, berkarakter profesional sesuai bidang, transparan yang dimulai dari diri sendiri dengan menyatunya pikiran, perkataan, serta perbuatan, dan akuntabel yang berarti semua pikiran, perkataan, serta perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Euis Eka Aprilyani saat menjadi Narasumber Sosialisasi Pembentukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Kelurahan, bertempat di Aula Kecamatan Samarinda Utara (16/6/2022) pagi. 

Euis menambahkan, Kelurahan juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik. Dimulai dari sistem terbawah seperti ketua Rukun Tetangga (RT) dengan memberikan pendapat yang berkarakter profesional, transparan, dan akuntabel. Hal lainnya yang bisa dilaukan ialah bersinergi dengan badan publik untuk mewujudkan good governance, karena tata kelola tidak hanya dilakukan oleh satu pihak.


Dalam pemaparannya, Kehadiran Komisi Informasi (KI) memiliki dasar hukum yaitu Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aplikasi dari Komisi Informasi diturunkan dalam PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Lembaga yang memiliki tugas dalam menyampaikan informasi publik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku adalah Badan Publik. Badan Publik terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi juga tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta organisasi nonpemerintah dengan sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN, APBD, atau sumbangan masyarakat.

KI adalah lembaga mandiri dengan fungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan teknis layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa. Dalam badan publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dijelaskannya, informasi publik diklasifikasikan menjadi dua: terbuka dan dikecualikan. Klasifikasi terbuka terdiri dari diumumkan berkala seperti jabatan, diumumkan serta merta seperti informasi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, tersedia setiap saat seperti data program KKN, dan berdasarkan permintaan.

Sementara itu, klasifikasi dikecualikan dibagi menjadi 10 yang terdapat dalam Pasal 17 UU KIP dengan tiga bagian penting, yaitu rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Seseorang dengan identitas dapat melakukan permohonan informasi untuk mengetahui suatu informasi ke PPID badan publik. Jika terjadi ketidaksepakatan pendapat dapat melakukan sengketa di Komisi Informasi dengan hasil berupa putusan yang terdiri dari tiga poin :

  1. Membuka informasi
  2. Menutup informasi
  3. Membuka atau menutup informasi sebagian.


“Dalam menyampaikan informasi perlu beretika, yaitu sesuai fakta dan tidak bohong, serta harus memiliki karakter profesional, transparan, dan akuntabel. Proses tersebut harus dilakukan dengan komitmen dan secara konsisten,” tutup Euis. (AKBAR/ASYA/KMF-SMD)

DPPKB dan Kemenag Jalin Kerjasama Tanamkan Pendidikan Kependudukan Sejak Dini

Berita Sebelumnya

Libatkan Para Pelaku Industri EO, Pemkot Susun Kalender Event Samarinda

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Berita Diskominfo

Tinggalkan Komentar