1223 Kali

SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menyampaikan pembangunan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak tertinggal dengan pembangunan di IKN supaya tidak senasib dengan daerah-daerah sekitarnya DKI Jakarta diantaranya Bogor dan Tanggerang.

“Kita harus belajar dari Tanggerang, Bogor dan daerah sekitar Jakarta. Daerah-daerah ini mendapat masalah karena DKI dulu dibangun baru menyusul yang lain. Ini jangan terjadi di sini, setelah IKN jadi baru menyusul pembangunan di daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser,” ucap Andi 

Harun saat menerima kunjungan Perwakilan Kompas.Com dari Jakarta, Lina Sujud dan Lia Tri Lestari yang didampingi Kontributor Kompas.Com Samarinda Zaki di ruang VIP Wali Kota, Kamis (22/9/2022) sore.

Tentunya lanjut wali kota yang berlatar advokat dan arsitek ini akan membuat ketimpangan antara IKN dengan daerah penyangga serta permasalahan yang dihadapi di daerah sekitar DKI Jakarta saat ini.

“Semangat awalnya IKN ini adalah tumbuh bersama. Kita siap mendukung dan menjamin kelancaran pembangunan IKN tentunya dengan semangat tumbuh bersama. Dalam artian IKN dan daerah sekitarnya bisa bersamaan pembangunannya, bukan belakangan,” tegasnya.

Oleh karena itu, katanya ada banyak hal yang harus dilakukan secara konsisten oleh Otorita IKN.


Andi Harun juga meminta pemerintah pusat melalui Otorita IKN agar merencanakan pembangunan sistem jaringan jalan dari dan menuju IKN ke semua daerah penyangga.

Menurutnya hal ini penting untuk menghindari ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di IKN dan daerah penyangga. 

"Jangan sampai IKN megah, tapi daerah penyangga hanya terima limpahan masalah sosial saja," ungkap Andi Harun.

Andi Harun menyampaikan, selama ini, daerah penyangga IKN sulit mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar karena memiliki keterbatasan ABPD, sementara cakupan daerahnya cukup luas. Ia mencontohkan luas Kota Samarinda mencapai 717,4 kilometer persegi, lebih besar dibanding luas DKI Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi. Namun, besaran APBD lebih besar DKI Jakarta mencapai Rp 82,47 triliun, sedangkan Samarinda hanya Rp 2,6 triliun. Hal yang sama juga dialami daerah penyangga lain. 

"Untuk itu kami perlu campur tangan pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar masyarakat di daerah," terang dia. 

Ia juga meminta Otorita IKN mengindentifikasi kluster-kluster masing-masing daerah penyangga sebagai support system dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Semua itu bisa dituangkan dalam cetak biru (blue print) sehingga ada satu kesatuan pembangunan antara IKN dan daerah penyangga. 

“Misalnya Samarinda energi terbarukan atau manufaktur, Balikpapan apa, Kukar apa, Paser apa, agar daya saing terbentuk. Ini harus dipersiapkan dari awal. Termasuk pula pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga pengembangan SDM pun dipersiapkan dari awal. Semua daerah penyangga bisa menyiapkan SDM-nya, saling bekerjasama dan kompetitif. Tidak lagi menjadi penonton,” tegasnya.

Pada umumnya sebut Andi Harun hanya menerima limpahan masalah sosial. “Kami di Samarinda sendiri sudah terlibat dalam mengatasi persoalan sosial diantaranya meredam gejolak yang anti IKN. Di Samarinda sudah terbentuk forum lintas agama, suku, pengusaha dan berbagai elemen dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN. Kami berharap forum ini bisa menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat perihal kue ekonomi dan pembangunan IKN bagi daerah, agar bisa meredam riak penolakan IKN," papar Andi Harun.

Tentunya tidak bisa dipungkiri permasalahan yang harus siap dihadapi dengan adanya IKN ini adalah infrastruktur, ekonomi dan sosial.(DON/KMF-SMR)


Hadiri Sertijab kepala BPK RI, Andi Harun Berharap Komunikasi Bisa Terus Meningkat

Berita Sebelumnya

Bersama Forkots, Dinkes Sosialisasi Penerapan K3 Perkantoran

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar